Sumatera Barat Gercep Menangkap Penyelenggaraan WIES 2023 DI SUMBAR
DPD PPHI SUMBAR yang berkantot di Hotel Rangkayo Basa Padang, mengutip berita dari minangkabaunews Padang, 22 Maret 2023- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi menetapkan Sumatera Barat sebagai tuan rumah World Islamic Entrepreneur Summit atau WIES pada 6-8 September 2023 mendatang. Sandiaga mengatakan penyelenggaraan WIES 2023 ini akan menjadi event Meeting Incentive Convention and Exhibiton (MICE) andalan Indonesia pada tahun ini. Hadirnya perhelatan internasional WIES 2023 di Sumatera Barat, akan membuat Sumbar semakin dikenal luas di kancah mancanegara, khususnya di komunitas Muslim seluruh dunia. “Saya ingin WIES ini makin luas dampaknya, Indonesia harus menjadi leader dalam pengembangan pariwisata Islam. Indonesia harus jadi episentrum entrepreneur muslim, yang mana itu ya di Sumbar,” jelas Sandiaga. Sumatera Barat kata Sandi, memiliki potensi pariwisata dan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Ia berharap gagasan ini menginisiasi lahirnya Global Muslimpreneur Forum, yang merupakan asosiasi forum wirausaha muslim pertama di dunia yang nantinya berpusat di Sumatera Barat. Sambutan hangat masyarakat Sumbar atas digelar WIES 2023 tersebut, disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy. Menurutnya penyelenggaraan pada WIES 2023 nanti, selain akan makin memperkenalkan Sumbar ke dunia, juga akan mendorong semakin berkembangnya milenial entrepreneur dan industri pariwisata halal dunia. “WIES 2023 ini pasti akan membawa dampak ganda bagi ekonomi dan pariwisata Sumbar. Apalagi WIES 2023 ini berbarengan dengan pencanangan tahun kunjungan wisata ke Sumbar, West Sumatera 2023,” ungkap Audy Joinaldy. Lebih lanjut, WIES 2023 menurut Audy akan semakin membuka peluang bertumbuhnya entrepreneur dan peluang investasi berusaha. Sumbar dapat dipastikan memperoleh multiplier effect dari penyelenggaraan event internasional ini. “Pariwisata tumbuh, ekonomi tumbuh, menumbuhkan pengusaha baru, perempuan milenial dan pengusaha muda baru. Jadi ekonomi positif dan kami sangat menyambut baik WIES 2023, karena memacu pertumbuhan dan momentum kebangkitan ekonomi Sumbar,” kata Audy melanjutkan. Untuk mendukung penuh WIES 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri mengatakan Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana maksimal untuk mensukseskan perhelatan akbar entrepreneur muslim internasional tersebut. Menurutnya, selain bertepatan dengan West Sumatera 2023, WIES 2023 juga sangat cocok dengan karakter khas Sumatera Barat. “Acara ini sangat tepat dilakukan di Sumbar, islamiknya cocok, pariwisatanya potensial sekali, ada 70 event week dalam tahun kunjungan wisata ke Sumbar pada 2023 ini yang kita ciptakan, termasuk event skala internasional, salah satunya WIES 2023 ini,” jelas Sekda. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Luhur Budianda, WIES 2023 merupakan obat kerinduan bagi orang-orang Minang terhadap acara berskala internasional yang telah lama tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa dalam WIES 2023 nanti, pihaknya berencana memprioritaskan mempromosikan pariwisata Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. “Jadi yang kita sasar adalah Bukittinggi karena sudah menjadi ikon kita di Sumatera Barat, kemudian Tanah Datar. Nanti akan kita bagi beberapa wilayah. Ada yang entrepreneurnya nanti di Bukittinggi, kemudian women entrepreneurnya di Tanah Datar, kemudian pusat acaranya di Kota Padang,” jelas Luhur. WIES 2023 merupakan sebuah forum tempat berkumpulnya para pelaku usaha muslim baik nasional maupun internasional. Setidaknya, akan ada delapan kepala negara yang hadir dalam acara tersebut. Mengenai alasan dipilihnya Sumatera Barat sebagai tuan rumah WIES 2023, Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran Kemenparekraf Masruroh mengatakan Sumbar sudah siap dengan berbagai potensi, mulai dari infrastruktur hingga transportasi yang memadai. “Dari sisi infrastruktur, akomodasi, kemudian transportasi, Sumbar sudah memadai sebagai destinasi MICE WIES 2023,” kata Masruroh. Pemprov. Sumatera Barat
KIPRAH PPHI DPD SUMATERA BARAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI SUMATERA BARAT
Oleh: Widadi Handoyo ( Sekretaris Executive DPD PPHI Sumatera Barat dan General Manager di Hotel Rangkayo Basa Group ) PPHI atau Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia DPD Sumatera Barat adalah merupakan asosiasi pariwisata yang punya kantor sekretariat di Hotel Rangkayo Basa No. 211 Padang. PPHI DPD Sumatera Barat adalah organisasi yang aktif mendukung terjadinya percepatan pariwisata di Sumatera Barat, lebih khusus di bidang pariwisata halal atau muslim friendly tourism. Beberapa kesempatan PPHI selalu aktif terlibat dan dilibatkan dalam program FGD atau sosialisasi yang berkaitan dengan pariwisata halal di Sumatera Barat termasuk dalam percepatan terbentuknya peraturan daerah dan peraturan gubernur Bumatera Barat. Terselenggaranya pariwisata halal di Sumatera Barat, sejak pertama kali wisata halal di perkenalkan oleh kementerian pariwisata di Sumatera Barat tahun 2014, PPHI sudah aktif terlibat FGD dan sosialisasi pariwisata halal di Sumatera Barat, dan pada tahun 2018 terbentuklah DPD PPHI Sumatera Barat dan sebagai ketua DPD terpilih saat itu adalah bapak H.Havid Dt.Rangkayo Basa, SE. Yang beranggotakan sekitar 40 anggota, yang terdiri dari para pemilik industri dan para praktisi bidang pariwisata. PERAN DPD PPHI Sumatera Barat:
Apa saja Kriteria Hotel Syariah?
Kriteria Hotel Syariah Berdasarkan PERMENPAREKRAF No . 2 Tahun 2014 Oleh : Widadi Handoyo ( Sekretaris Executive DPD PPHI Sumatera Barat dan General Manager di Hotel Rangkayo Basa Group ) Pariwisata halal atau saat ini istilahnya diperhalus dengan wisata ramah muslim belakangan sudah menjadi pembicaraan hangat hampir diseluruh kalangan, terutama yang bergerak pada bidang pariwisata. Saat ini bahkan sudah banyak kampus yang membuka porgram studi pariwisata halal. Berbicara tentang Pariwisata Halal tentu tidak bisa terlepas dengan ketersediaan penginapan syariah atau penginapan halal. Bagi masyarakat yang tertarik untuk mendirikan hotel atau penginapan syariah, beriku akan kita bahas sedikit gabmbaran tentang kriteria hotel syariah berdasarkan PERMENPAREKRAF NO 2 tahun 2014. Meskipun peraturan ini telah dicabut, namun belum ada pengganti peraturan yang berkaitan dengan hotel syariah. Peraturan ini masih sangat relevan sebagai acuan untuk mendirikan hotel syariah. Peraturan ini juga yang diadopsi dan menjadi acuan Pemerintah Sumatera Barat dalam menerbitkan Peraturan Gubernur No 19 tahun 2022 tentang pelaksanaan pariwisata halal. Kriteria Hotel Syariah terdiri dari dua jenis kriteria, yaitu ; Selanjutnya akan kita bahas secara rinci dari dua kriteria tersebut. KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 1 Aspek Produk A. Toilet Umum (Public Rest Room) B. Kamar Tidur Tamu C. Kamar Mandi Tamu D. Dapur E. Ruang Karyawan F. Ruang Ibadah G. Kolam Renang H. Spa Aspek Pelayanan A. Manajemen Usaha B. Sumber Daya Manusia KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 2 ASPEK PRODUK A. Lobby B. Front Office C. Toilet Umum ( Public Rest Room) D. Kamar Tidur Tamu E. Kamar Mandi Tamu F. Dapur G. Ruang Karyawan H. Kolam Renang I. Spa ASPEK PELAYANAN A. Kantor Depan B. Tata Graha C. Makan dan Minum D. Public Bar E. Olahraga, Rekreasi dan Kebugaran F. Kolam Renang G. Spa (Apabila Ada) H. Konsultasi I. Fasilitas Hiburan ASPEK PENGELOLAAN A. Organisasi B. Manajemen Usaha C. Sumber Daya Manusia
PERS RELEASE
Menanggapi dan Menyikapi komentar negative tentang “wisata halal” dari tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Padang, Agustus 2019 Oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia ( PPHI ) DPD Sumbar Ketua : H Havid Dt.Rangkayo Basa. SE. Sekretaris : H. Meldian STP,MM Bismillahirahmanirrahiim Assalamu’alaikum wr.wb. Dalam beberapa hari ini setidaknya ada dua media yang memuat komentar dari para tokoh masyarakat Sumbar yang berkomentar miring dan cenderung melemahkan semangat tentang wisata halal yang sedang dan terus kita kembangkan di Sumatera Barat ini, yaitu pada hari senin 29 Juli 2019 oleh media Benteng Sumbar dan yang ke-dua pada hari minggu 04 Agustus 2019 oleh Antara Sumbar. Dari komentar dan berita tersebut sedikit banyak akan membawa polemic dan keresahan serta melemahkan semangat bagi masyarakat, khususnya yang bergerak dibidang pariwisata. Maka dari itu kami DPD PPHI Sumatera Barat, sebuah organisasi yang bergerak dan berkecimpung dalam wisata halal, merasa tergelitik dan tergerak untuk meluruskan sekaligus memperkenalkan wisata halal ( bagi yang belum kenal ) apa esensi wisata halal yang dimaksud. Jadi tidak ada yang Ilegal tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal ( Misalnya: Dinas Pariwisata, LPPOM MUI, PHRI, ASITA, PPHI ) Demikian Pers Realese ini kami buat, Padang Agustus 2019 Wassalamu’alaikum wr.wb Atas nama pengurus DPD PPHI Sumatera Barat H Havid Dt.Rangkayo Basa SE
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI SUMATERA BARAT
Sejarah Pariwisata Halal Sumatera Barat | Wisata Halal Sumbar. Oleh: Widadi Handoyo ( Sekretaris Executive DPD PPHI Sumatera Barat dan General Manager di Hotel Rangkayo Basa Group ) Wisata halal adalah sebagai implementasi dari UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, wisata halal merupakan Extended Service dan Fasilities atau pelayanan tambahan yang diperuntukan bagi wisatawan muslim yang selama ini belum terfasilitasi, baik untuk sholat, fasilitas umum yang mudah dan nyaman, restoran halal, penginapan yng muslim friendly dll. Di dalam masyarakat minangkabau wisata halal sangat bekesuaian, wisata halal adalah merupakan bagian dari Syariah, dan Syariah sendiri telah menjadi falsafah kehidupan orang Minangkabau, yang dijabarkan pada ABS-SBK-SMAM-ABSB ( Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah – Syara’ Mangato Adat Mamakai – Adat Bapaneh Syara’ Balinduang ) KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL Wisata halal ini merupakan layanan tambahan bagi wisata muslim yang akan melakukan perjalanan wisata, dan layanan tersebut harus yang mudah dan nyaman untuk kebutuhan harian bagi wisatawan muslim,mulai dari bandara, selama perjalanan, daerah tujuan wisata, penginapan, tempat belanja, antara lain: Dari kesembilan kreteria di atas, suatu destinasi bisa di katakan destinasi halal minimal memenuhi 3 unsur teratas. SEJARAH PARIWISATA HALAL SUMATERA BARAT Cerita sejarah pariwisata halal di Sumatera Barat di mulai pada tahun 2014, mulai diadakan FGD ( Forum Groups Discussion ) di Sumatera Barat dan selanjutnya di susul dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Wisata halal di sumatera barat mulai booming atau semacam mendapatkan boster, yaitu pada tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan 3 penghargaan, yaitu sebagai; Selanjutnya pada tahun 2020 terbit PERDA PARIWISATA HALAL NO.1 TAHUN 2020, dan disusul pada 2022 terbit Peraturan Gubernur No.19 tahun 2022 Berkaitan Dengan Pelaksanaan Perda No.01/2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Perkembangan atau pengaruh di luncurkannya program pariwisata halal di Sumatera Barat, antara lain; SEJARAH PARIWISATA HALAL INDONESIA Bicara wisata halal di Sumatera Barat tidak lengkap apabila tidak di lengkapi dengan sejarah wisata halal secara umum di Indonesia. Pada 2015 Indonesia pertama kali mengikuti World Halal Tourism Award (WHTA) dan Global Tourims Index (GMTI) . Indonesia saat itu mendapatkan 2 penghargaan Lombok NTB ( Best Halal Destination ) dan Best Hotel Muslim Friendly yang diraih oleh Sofyan Hotel Jakarta. Selanjutnya pada 2016 Indonesia memborong 12 penghargaan pada ajang yang sama. Tiga kategori di antaranya di raih oleh Sumatera Barat, secara rinci berikut 12 kategori yang di maksud: Penghargaan Pariwisata Halal Indonesia Lainnya Pada tahun 2017 lagi lagi Pariwisata Halal Indonesia menduduki TOP 3 dari ajang GMTI. Indonesia menetapkan 10 daerah tujuan wisata halal Indonesia, yaitu; Jakarta, Riau, Lombok, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Tengah,Yogya Malang, Makasar. Dari 10 tersebut ada 5 daerah tujuan wisata halal unggulan, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau ( kepri ) Lombok NTB. Tahun 2019 merupakan puncak prestasi yang di raih oleh Pariwisata Halal Indonesia yaitu menduduki peringkat ke-1 bersama Malaysia dengan nilai yang sama pada Global Muslim Travel Index. Pada 2019 Indonesia juga meluncurkan IMTI (Indonesia Muslim Travel Index ) pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga acara GMTI ditiadakan. Pada tahun 2021 prestasi pariwisata indonesia turun peringkat di urutan ke-4, urutan pertama tetap Malaysia. Kendala Pariwisata Halal Setiap usaha atau program sudah dipastikan selalu ada kendala, begitu juga pariwisata halal ini. Kendala-kendala yang timbul antara lain: Dengan pengalihan wewenang penerbitan sertifikat halal dari MUI ke Kementerian Agama. Biaya lebih tinggi, secara proses juga lebih sulit karena belum ada kesiapan di Lembaga Penjamin Halal ( LPH ) di setiap daerah, hal ini sedikit banyak menjadi kendala bagi para pelaku industri. Kemudian kendala lain, belum semua masyarakat sadar pentingnya sertifikat halal, karena beranggapan di sumatera Barat yang mayoritas muslim, sudah beranggapan semuamakan halal, padahal makanan olahan melalui proses yang belum tentu halal proses dan zat tambahannya. Selanjutnya kebanyakan wisatawan masalah halal belum menjadi pertimbangan sebagai pilihan, berbeda jika berkunjung ke daerah yang mayoritas NON muslim, masalah serttifikat halal pasti sangat di cari. Maka dari itu wisata halal di daerah yang mayoritas muslim agak susah berkembang. Baca Juga : PERS RELEASE PARIWISATA HALAL SUMATERA BARAT
Sumbar masuk lima besar daerah tujuan wisata halal Indonesia
Padang, (Antaranews Sumbar) – Provinsi Sumatera Barat masuk lima besar daerah tujuan wisata halal di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI). “Ada lima besar daerah yang menjadi tujuan wisata halal berdasarkan survei yang dilaksanakan yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat dan Lombok,” kata Ketua PPHI pusat Riyanto Sofyan di Padang, Rabu. Ia menyampaikan hal itu usai pengukuhan pengurus DPD PPHI Sumbar serta seminar pariwisata halal Sumbar dihadiri Wali Kota Padang Mahyeldi dan undangan lainnya. Oleh sebab itu ia mengingatkan pemerintah daerah ikut berperan membenahi tujuan wisata halal yang ada di Sumbar bukan hanya dari sisi kebijakan namun juga komitmen rencana aksi dan anggaran. “Belajar dari Lombok dalam mengembangkan destinasi peran pemerintah daerahnya amat kuat sehingga mau memberi subsidi pengurusan sertifikasi halal,” kata dia. Ia mengatakan ketika pemerintah berkomitmen lewat anggaran pada akhirnya yang akan mengambil manfaat juga pemerintah daerah karena akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Kalau bisa di pemerintah daerah ada satu pejabat yang khusus menangani wisata halal karena ini butuh suatu kompetensi khusus. Kemudian ia mengingatkan perlu ada standarisasi agar wisatawan yang berkunjung tidak kecewa. Selain itu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pamor wisata halal adalah pengembangan pemasaran. Malaysia yang populasi muslimnya 60 persen sudah mulai mengembangkan wisata halal sejak 1990, sementara Indonesia baru memulai pada 2012 padahal 80 persen populasi muslim,” ujarnya. Ia menilai yang dibutuhkan bukan hanya menjual merek namun juga promosi langsung wisata halal. Sementara Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rangkayo Basa mengatakan potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal. Menurutnya pengembangan wisata halal di Sumbar memiliki potensi besar sejalan dengan falsafah adat yaitu Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah yang berarti adat berdasarkan syarak dan syara mengacu kepada Al Quran. Artinya jika potensi tersebut dikelola dengan baik tentu akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Sumbar seperti dari Timur Tengah, kata dia. (*) Pewarta : Ikhwan Wahyudi Editor: Mukhlisun COPYRIGHT © ANTARA 2018
PPHI Sumbar Lirik Wisatawan Timur Tengah
Sejak tahun 2016, Sumbar dinobatkan sebagai destinasi wisata halal dunia. Berbagai upaya terus dilakukan semua kalangan untuk mempertahankan itu. Termasuk yang dilakukan DPD Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumbar. Hal ini disampaikan Ketua DPD PPHI Sumbar Havid Dt Rang Kayo Basa, kemarin (7/11) di hadapan sejumlah wartawan di Hotel Rang Kayo Basa, Padang saat menjelaskan rencana pengukuhan pengurus PPHI Sumbar. Havid menjelaskan pengakuan dunia yang disampaikan pada ajang World Halal Tourism Award 2016 ini mesti dimaksimalkan. Di sisi lain, upaya melengkapi sarana dan prasarana pendukung juga terus dilakukan. Dia menyebutkan potensi wisatawan yang cukup besar adalah wisatawan asal Timur Tengah. Pasalnya wisatawan ini termasuk kategori wisatawan yang royal dan dengan kunjungan waktu yang lama. “Wisatawan Timur Tengah ini suka berbelanja, menginap di tempat yang mewah. Ini mesti kita jadikan momen,” katanya didampingi Bendahara Arnold Kurniawan, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Anggota Chesie Havitriani. Upaya yang dilakukan PPHI Sumbar dengan gencar melakukan sosialisasi dan promosi wisata Sumbar ke negara Timur Tengah. Disebutkannya wisatawan Timur Tengah ini telah mengenal Indonesia seperti Bandung. “Kita berupaya agar wisatawan ini mengenal dan berkunjung ke Sumbar,” katanya. Sementara, Sekretaris PPHI Sumbar Meldian menyampaikan upaya mendukung itu mesti diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana. Seperti menyediakan tempat shalat yang layak. Tak berada dipojok satu tempat, apalagi kotor. “Di luar sana, wisatawan muslim dimanjakan dengan tempat shalat yang nyaman dan bersih. Posisinya tak dipojok-pojok. Jika sarana dan prasarana ini dibenahi, wisatawan Timur Tengah bakal tertarik,” katanya didampingi Sekretaris Eksekutif Widadi. Begitu juga terkait dengan label halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI pada rumah makan atau restoran. Bagi wisatawan muslim dari luar Indonesia hal ini sangat memiliki dampak dan pengaruh. Terkait pengukuhan pengurus PPHI Sumbar, disampaikan Meldian kalau pengukuhan dilakukan pada Rabu (14/11) mendatang di Hotel Rangkayo Basa. Dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PPHI. Juga diadakan seminar pariwisata halal serta peluncuran website PPHI Sumbar. (*) Editor : Elsy Maisany Sumber Berita : Eka Rianto – Padang Ekspres