Havid Rangkayo Basa Tokoh Minang Peduli Bisnis Syariah
Owner Hotel Rangkayo Basa Haji Havid Datuk Rangkayo Basa SE, sudah lama berkibar di Sumatera Barat. Dia adalah sosok Pebisnis Syariah, dan Jumat (1/3) malam seiring 17 tahun usia Padang Televisi dianugerahi sebagai “Tokoh Minang Peduli Bisnis Syariah.” Generasi ketiga Datuk Rangkayo Basa, yang berasal dari Guguk Tinggi, Bukittinggi ini, kini bergerak dalam bisnis perhotelan, Rangkayo Basa Group. Terdiri dari Hotel Rangkayo Basa Padang, Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang, dan Guest House Rangkayo Basa, Andalas, Padang Timur. Ketiga hotel tersebut dikelola secara syariah atau lebih dikenal dengan muslim frendly, yakni hotel yang hadir untuk mengakomodir keberadaan wisatawan di kota Padang dan Padang Panjang, yang memerlukan penginapan nyaman,aman dan dijamin halal menunya. Nama hotel, diberi nama Rangkayo Basa, untuk mengenang perjuangan dan jasa generasi awal Datuk Rangkayo Basa. Muhamad Shaleh Datuk Rangkayo Basa tercatat, sebagai generasi pertama, seorang saudagar Minang pada abad XIX yang sukses. Selain pintar berdagang juga taat beragama. Generasi kedua, Datuk Rangkayo Basa, adalah Brigjen Polisi Kaharoedin Rangkayo Basa. Dia adalah mantan Kepala Polisi Sumatera Tengah, setelah sebelumnya menjabat berbagai posisi penting di zamannya, Kepala Polisi Padang Luarkota,Kepala Kepolisian Keresidenan Riau, Kepala Polisi Kota Padang. Puncak kariernya sebagai Kepala Polisi Sumteng dan sebagai Gubernur Sumbar tahun 1958-1965. Artinya, H. Havid Dt. Rangkayo Basa, merupakan generasi ketiga Datuk Rangkayo Basa. Lahir 16 Oktober 1967 di Bukittinggi, H Havid Dt. Rangkayo Basa, sejak muda tak tertarik bekerja kantoran. Mungkin karena dalam dirinya mengalir darah saudagar dari sang kakek. Maka, jauh sebelum mengembangkan bisnis hotel syariah, Havid bergerak sebagai pedagang emas. Sampai saat ini, usahanya telah berkembang, memiliki cabang toko emas di kota Padang dan berbagai kota di Sumbar, dengan bendera Toko Mas Sumatera Jaya, dan Toko Mas Ratu. Memajukan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah menjadi jalan hidup seorang Havid Rangkayo Basa dan ini senantiasa disuarakannya dimana-mana. Sumbar memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal di Indonesia. Karena, Sumbar memiliki kekayaan alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan muslim. Terutama dalam posisi sebagai Ketua PPHI (Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia) DPD Sumatera Barat. H. Havid Dt. Rangkayo Basa terus bergerak mempromosikan pariwisata halal Sumatera Barat dan Indonesia. Peran lain dimainkan Havid, dalam posisinya sebagai Ketua DPD PPHI Sumbar, Ketua APEPI (Asosiasi Pedadang Emas Permata) Wilayah Sumbar. “Melalui prinsip bisnis Syariah, dan Halal, kita ingin berkontribusi untuk mendorong kemajuan pariwisata Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Havid, owner Rangkayo Basa Hotel ini suatu ketika. Dengan berkembangnya pariwisata, terutama ada peran bisnis syariah dan wisata halal di dalamnya, H.Havid Havid Dt. Rangkayo Basa berharap makin terbukanya sektor lapangan kerja.”Lapangan kerja identik dengan kesejahteraan masyarakat,” tambah putra Guguak Tinggi ini lagi. Dan wisata halal, menurut H.Havid Dt.Rangkayo Basa, merupakan bagian dari syariah, dan syariah sendiri telah menjadi falsafah kehidupan orang Minangkabau. “Adat bersandi syarak, syarak bersendi Kitabullah, Syarak mangato, adat memakai. Adat bapaneh, Syarak Berlindung,” ujar Havid yang mejadikan filosofi ini, komitmennya dalam organisasi DPD-Persatuan Pengusaha Halal Indonesia, demi memantapkan bisnis syariah. Selain aktif dalam bisnis syariah, H.Havid Dt Rangkayo Basa, juga hadir dalam berbagai organisasi bisnis dan sosial kemasyarakatan. Seperti, salah seorang pengurus Masjid Taqwa Muhamadiyah Sumbar, juga pendiri Yayasan pendidikan Hubbul Whatan di Bukittinggi, dan Yayasan Cendana Andalas di Padang. Ini, merupakan bagian dari kepeduliaan seorang H.Havid Dt. Rangkayo Basa terhadap pembangunan sumberdaya manusia. “Kita berharap bisa melahirkan generasi emas, generasi berbasis alquran,” ungkap H.Havid yang juga aktif di Kadin Sumbar. Langkah Havid Datuk Rangkayo Basa ini, mendapat respons positif, kerabatnya, Alexandra Datuk Tumanggung, Haji Edi Nushasdy, serta Guswandi.”Pak Havid sangat mengispirasi, semoga ke depan, akan lahir havid-havid baru,” ujar mereka serempak. Dan, anugerah Tokoh Minang Peduli Bisnis Syariah dari Padang TV merupakan pengakuan atas kiprah dan komitmen, tidak hanya untuk Haji Havid tetapi juga keluarga besar Rangkayo Basa. Selamat. Hazimah, admin dpd.pphi.sumbar Baca Juga MUSDA II PPHI DPD Sumatera Barat
Buka Musda PPHI Sumbar, Gubernur Mahyeldi Sebut Pariwisata Halal Harus Sejahterakan Masyarakat
Dikutip dari Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa pemaksimalan potensi pariwisata halal di Sumbar harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka gelaran Musyawarah Daerah (Musda) ke-II Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumbar, Selasa (14/11/2023). “Musda kali ini mengangkat tema Overview Perkembangan Pariwisata Halal di Sumatera Barat. Ini sangat relevan dengan misi Pemprov Sumbar. Kami berharap, agar diskusi ini fokus membahas terkait bagaimana kita melakukan peningkatan pendapatan sekaligus melestarikan budaya, sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” kata Gubernur dalam sambutannya. Melalui fokus terhadap poin-poin tersebut, kata Gubernur, maka masyarakat Sumbar akan secara langsung medapatkan manfaat ekonomi, budaya, dan sosial dari sektor pariwisata halal. Gubernur juga menyampaikan, bahwa misi Pemprov Sumbar untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi halal utama di dunia didukung oleh berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Sumbar. “Pada ajang Indonesian Muslim Travel Index (IMTI) 2023 bulan Oktober lalu, Sumbar menjadi terbaik ke-3. IMTI sendiri adalah ajang bergengsi dalam penilaian wisata halal, dengan mengadopsi langsung metode yang diterapkan oleh Mastercard CresenRating Global Muslim Travel Index (GMTI). Ini untuk mengukur sejauh mana kesiapan destinasi dalam menggarap pasar pariwisata ramah muslim,” ujarnya. Potensi yang dimiliki Sumbar, sambung Gubernur, terdiri dari pemandangan alam yang memukau, warisan budaya yang berakar pada falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan keragaman kuliner yang telah mendapat pengakuan dunia sebagai salah satu makanan terenak di dunia. “Patut diingat pula, bahwa hingga akhir September 2023 ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar tercatat sudah 7.435.933 orang, di mana 39.170 di antaranya adalah wisatawan luar negeri,” ucap Gubernur lagi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PPHI, H. Riyanto Sofyan Datuak Rajo Ampek Suku mengatakan, PPHI Sumbar terlihat sangat berkomitmen dalam mendukung perkembangan pariwisata halal di Sumbar, di mana dalam penilaian tahun 2023, Sumbar berada di peringkat ke-3 di bawah NTB dan Aceh. “Sumbar semakin baik persiapannya untuk melayani wisatawan muslim. Sumbar sebagai daerah yang menerapkan ABS-SBK, memiliki potensi yang sangat bagus dalam mengembangkan wisata halal. Walaupun sudah peringkat ke-3, tetap perlu komitmen bersama untuk membuktikan bahwa Sumbar memang pantas menjadi tujuan utama pariwisata halal kelas dunia,” ucap Riyanto. Pada Musda II kali ini terpilih kembali Bpk. H.Havid Dt. Rangkayo Basa sebagai Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia DPD Sumatera Barat periode ke 2 tahun 2023 – 2028. Selamat! Baca Juga : MUSDA II PPHI Sumatera Barat
Overview Halal – Muslim Friendly Tourism for Wonderful West Sumatera
Lebih lanjut mengenai Overview Halal Muslim Friendly Tourism for Wonderful West Sumatera
PERS RELEASE
Menanggapi dan Menyikapi komentar negative tentang “wisata halal” dari tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Padang, Agustus 2019 Oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia ( PPHI ) DPD Sumbar Ketua : H Havid Dt.Rangkayo Basa. SE. Sekretaris : H. Meldian STP,MM Bismillahirahmanirrahiim Assalamu’alaikum wr.wb. Dalam beberapa hari ini setidaknya ada dua media yang memuat komentar dari para tokoh masyarakat Sumbar yang berkomentar miring dan cenderung melemahkan semangat tentang wisata halal yang sedang dan terus kita kembangkan di Sumatera Barat ini, yaitu pada hari senin 29 Juli 2019 oleh media Benteng Sumbar dan yang ke-dua pada hari minggu 04 Agustus 2019 oleh Antara Sumbar. Dari komentar dan berita tersebut sedikit banyak akan membawa polemic dan keresahan serta melemahkan semangat bagi masyarakat, khususnya yang bergerak dibidang pariwisata. Maka dari itu kami DPD PPHI Sumatera Barat, sebuah organisasi yang bergerak dan berkecimpung dalam wisata halal, merasa tergelitik dan tergerak untuk meluruskan sekaligus memperkenalkan wisata halal ( bagi yang belum kenal ) apa esensi wisata halal yang dimaksud. Jadi tidak ada yang Ilegal tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal ( Misalnya: Dinas Pariwisata, LPPOM MUI, PHRI, ASITA, PPHI ) Demikian Pers Realese ini kami buat, Padang Agustus 2019 Wassalamu’alaikum wr.wb Atas nama pengurus DPD PPHI Sumatera Barat H Havid Dt.Rangkayo Basa SE
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI SUMATERA BARAT
Sejarah Pariwisata Halal Sumatera Barat | Wisata Halal Sumbar. Oleh: Widadi Handoyo ( Sekretaris Executive DPD PPHI Sumatera Barat dan General Manager di Hotel Rangkayo Basa Group ) Wisata halal adalah sebagai implementasi dari UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, wisata halal merupakan Extended Service dan Fasilities atau pelayanan tambahan yang diperuntukan bagi wisatawan muslim yang selama ini belum terfasilitasi, baik untuk sholat, fasilitas umum yang mudah dan nyaman, restoran halal, penginapan yng muslim friendly dll. Di dalam masyarakat minangkabau wisata halal sangat bekesuaian, wisata halal adalah merupakan bagian dari Syariah, dan Syariah sendiri telah menjadi falsafah kehidupan orang Minangkabau, yang dijabarkan pada ABS-SBK-SMAM-ABSB ( Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah – Syara’ Mangato Adat Mamakai – Adat Bapaneh Syara’ Balinduang ) KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL Wisata halal ini merupakan layanan tambahan bagi wisata muslim yang akan melakukan perjalanan wisata, dan layanan tersebut harus yang mudah dan nyaman untuk kebutuhan harian bagi wisatawan muslim,mulai dari bandara, selama perjalanan, daerah tujuan wisata, penginapan, tempat belanja, antara lain: Dari kesembilan kreteria di atas, suatu destinasi bisa di katakan destinasi halal minimal memenuhi 3 unsur teratas. SEJARAH PARIWISATA HALAL SUMATERA BARAT Cerita sejarah pariwisata halal di Sumatera Barat di mulai pada tahun 2014, mulai diadakan FGD ( Forum Groups Discussion ) di Sumatera Barat dan selanjutnya di susul dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Wisata halal di sumatera barat mulai booming atau semacam mendapatkan boster, yaitu pada tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan 3 penghargaan, yaitu sebagai; Selanjutnya pada tahun 2020 terbit PERDA PARIWISATA HALAL NO.1 TAHUN 2020, dan disusul pada 2022 terbit Peraturan Gubernur No.19 tahun 2022 Berkaitan Dengan Pelaksanaan Perda No.01/2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Perkembangan atau pengaruh di luncurkannya program pariwisata halal di Sumatera Barat, antara lain; SEJARAH PARIWISATA HALAL INDONESIA Bicara wisata halal di Sumatera Barat tidak lengkap apabila tidak di lengkapi dengan sejarah wisata halal secara umum di Indonesia. Pada 2015 Indonesia pertama kali mengikuti World Halal Tourism Award (WHTA) dan Global Tourims Index (GMTI) . Indonesia saat itu mendapatkan 2 penghargaan Lombok NTB ( Best Halal Destination ) dan Best Hotel Muslim Friendly yang diraih oleh Sofyan Hotel Jakarta. Selanjutnya pada 2016 Indonesia memborong 12 penghargaan pada ajang yang sama. Tiga kategori di antaranya di raih oleh Sumatera Barat, secara rinci berikut 12 kategori yang di maksud: Penghargaan Pariwisata Halal Indonesia Lainnya Pada tahun 2017 lagi lagi Pariwisata Halal Indonesia menduduki TOP 3 dari ajang GMTI. Indonesia menetapkan 10 daerah tujuan wisata halal Indonesia, yaitu; Jakarta, Riau, Lombok, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Tengah,Yogya Malang, Makasar. Dari 10 tersebut ada 5 daerah tujuan wisata halal unggulan, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau ( kepri ) Lombok NTB. Tahun 2019 merupakan puncak prestasi yang di raih oleh Pariwisata Halal Indonesia yaitu menduduki peringkat ke-1 bersama Malaysia dengan nilai yang sama pada Global Muslim Travel Index. Pada 2019 Indonesia juga meluncurkan IMTI (Indonesia Muslim Travel Index ) pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga acara GMTI ditiadakan. Pada tahun 2021 prestasi pariwisata indonesia turun peringkat di urutan ke-4, urutan pertama tetap Malaysia. Kendala Pariwisata Halal Setiap usaha atau program sudah dipastikan selalu ada kendala, begitu juga pariwisata halal ini. Kendala-kendala yang timbul antara lain: Dengan pengalihan wewenang penerbitan sertifikat halal dari MUI ke Kementerian Agama. Biaya lebih tinggi, secara proses juga lebih sulit karena belum ada kesiapan di Lembaga Penjamin Halal ( LPH ) di setiap daerah, hal ini sedikit banyak menjadi kendala bagi para pelaku industri. Kemudian kendala lain, belum semua masyarakat sadar pentingnya sertifikat halal, karena beranggapan di sumatera Barat yang mayoritas muslim, sudah beranggapan semuamakan halal, padahal makanan olahan melalui proses yang belum tentu halal proses dan zat tambahannya. Selanjutnya kebanyakan wisatawan masalah halal belum menjadi pertimbangan sebagai pilihan, berbeda jika berkunjung ke daerah yang mayoritas NON muslim, masalah serttifikat halal pasti sangat di cari. Maka dari itu wisata halal di daerah yang mayoritas muslim agak susah berkembang. Baca Juga : PERS RELEASE PARIWISATA HALAL SUMATERA BARAT
Enjoy Annually Event of Tour De Singkarak
Tour de Singkarak adalah event balap sepeda tahunan yang di adakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Singkarak sendiri adalah nama salah satu danau yang ada di Sumatera Barat.
Rapat Kerja Pengurus PPHI Sumatera Barat: Memperkuat Semangat Wisata Halal
Pada hari ini, Senin (22/04), Pengurus Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat menggelar rapat kerja pengurus di Hotel Rang Kayo Basa, Kota Padang. Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah dalam memajukan pariwisata halal di Sumatera Barat. PPHI Sumatera Barat, yang kini memasuki periode kedua sejak deklarasinya pada tahun 2018 lalu, kembali mengukuhkan komitmennya untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata halal di Sumatera Barat. Dengan fokus pada nilai-nilai kehalalan dalam sektor pariwisata, PPHI Sumbar telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep wisata halal kepada masyarakat lokal dan internasional. Terlibat aktif dalam penyusunan rencana-rencana strategis peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. PPHI Sumbar juga terlibat aktif dalam kegiatan pemerintah terkait indsutri halal seperti World Islamic Economic Forum (WIEF), kuliah umum diberbagai kampus dan tentunya pertemuan-pertemuan dengan stakeholder dunia industri pariwisata. Salah satu upaya terkini dari PPHI Sumbar adalah melalui pengelolaan situs web resmi mereka, www.wisatahalalsumbar.com. Situs ini menjadi platform utama untuk mempromosikan bisnis anggota PPHI serta menyediakan informasi terkini tentang destinasi wisata halal di Sumatera Barat. Dalam rapat kerja yang berlangsung penuh semangat tersebut, anggota pengurus PPHI membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep dan manfaat wisata halal. Diskusi juga mencakup rencana kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan oleh PPHI Sumbar guna menguatkan citra dan pelayanan pariwisata halal di Sumatera Barat. “Dengan semangat yang sama, kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan menginspirasi masyarakat tentang pentingnya wisata halal,” ujar Ketua DPD PPHI Sumatera Barat, Bapak H. Hafid Datuak Rang Kayo Basa . “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan kerja keras, Sumatera Barat dapat menjadi salah satu destinasi wisata halal terdepan di Indonesia.” Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi PPHI Sumbar untuk terus melangkah maju dalam mengembangkan pariwisata halal, sesuai dengan visi dan misinya untuk menciptakan destinasi wisata yang ramah dan berkualitas bagi semua pengunjung.
HOTEL SOFYAN SEBAGAI PIONIR HOTEL SYARIAH DI INDONESIA
Oleh: Widadihandoyo ( Sekretaris Executive PPHI Sumbar ) Hotel Sofyan Cut Meutia-Menteng HOTEL SOFYAN SEBAGAI PIONIR HOTEL SYARIAH DI INDONESIA. | Wisata halal semakin populer di Tanah Air. Ekosistem wisata halal sejatinya sudah terbangun sejak lama, salah satunya lewat berdirinya hotel syariah pertama di Indonesia pada era 1990-an. Jaringan Hotel Sofyan merupakan salah satu pionir hotel syariah pertama di Indonesia. Pada awal berdiri tahun 1971, hotel ini masih konvensional atau beroperasi sama seperti hotel lain. Tapi seiring berjalannya waktu, manajemen memutuskan untuk mulai memberanikan diri bertransformasi menjadi hotel syari’ah.Pendiri jaringan Hotel Sofyan, yaitu bapak Sofyan Ponda, bersama puteranya, yaitu bapak Riyanto Sofyan berhasil mengembangan bisnis perhotelan di era 1980-an. Hotel Sofyan bahkan tercatat sebagai perusahaan hotel pertama yang go-public atau melantai di bursa saham pada 1989. Seiring berkembangnya bisnis, muncul gagasan dari bapak Riyanto Sofyan mengubah haluan bisnis dari hotel Sofyan dari konvensial menjadi hotel syariah. Ide ini tentu menabrak arus mainstream pada masa itu. Namun bapak Riyanto Sofyan melihat celah yang tak disadari pengusaha lain. Selain mencari keberkahan usaha, mengubah konsep ke hotel halal rupanya membuka pasar baru yang potensial. Setahun kemudian, Sofyan Hotel mulai mengadopsi prinsip syariah. Periode transisi berjalan dari tahun 1993 hingga 2003. Sepuluh tahun menyiapkan hotel halal, Sofyan Hotel menerapkan kebijakan dan budaya Islami pada ekosistem hotelnya. Para pekerja juga dilatih menerapkan pelayanan yang ramah cara berpakaian yang menerapkan nilai syariah, salah satunya tidak menyediakan layanan minuman berakohol. Selama periode transisi, beberapa langkah diambil untuk menegaskan Sofyan Hotel sebagai hotel halal. Beberapa klub malam dan diskotik yang semula berada di sejumlah jaringan Sofyan Hotel ditutup pada 1998. Namun, alih-alih sepi dan kehilangan pelanggan, pendapatan persusahaan justru meningkat hingga belasan persen. Demikian pula pada era 2000-an ketika Sofyan Hotel berhenti menjual minuman beralkohol dan menerapkan kebijakan memilah tamu sesuai dengan ketentuan syariah justru berdampak pada meningkatnya pendapatan dan okupansi hotel. Keseriusan Sofyan Hotel untuk menjalankan prinsip syariah mencapai puncaknya pada 2003. Tepatnya pada 26 Juli 2003, Sofyan Hotel menjadi lembaga bisnis syariah pertama di Indonesia yang tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Seluruh pelayanan dan produk yang dihadirkan oleh Sofyan Hotel harus merujuk pada Sistem Jaminan Halal. Paradigma bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang bersih dan halal harus dapat diterapkan oleh pebisnis, seperti menolak dengan halus untuk tamu-tamu yang akan berbuat tidak sepatutnya, atau hal-hal kecurangan yang berisiko menghasilkan rezeki yang tidak halal. Sebagai pionir dan pelopor pengembangan hotel syariah, bapak Riyanto Sofyan berusaha untuk terus mengenalkan konsep hotel syari’a, hal tersebut di implementasikan melalui pembentukan asosiasi PPHI atau Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia yang dulu nya di kenal dengan AHSIN (Asosiasi Hotel Syariah Indonesia), Dalam perkembangannya hingga sampai saat ini PPHI tidak saja menaungi hotel, tetapi juga industry pariwisata lain yang konsen dengan konsep halal atau syari’ah, hal ini sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan pariwisata dunia untuk mengembangkan pariwisata halal. Baca Juga : Havid Rangkayo Basa Tokoh Minang Peduli Syariah
HOTEL RANGKAYO BASA Raih Penghargaan Padang Tourism Award 2023
Hotel Juara 3 Padang Tourism Award 2023. Padang, di kutif dari rakyatsumbar.id – Hotel Rangkayo Basa Padang baru saja menerima penghargaan dari Walikota Padang Hendri Septa,B.Bus.(Acc),MIB yakni Piagam Penghargaan Padang Tourism Award 2023. Acara malam penghargaan ini digelar di Youth Center Padang Jalan Bagindo Aziz Chan pada tanggal 11 Desember 2023. Pada kesempatan ini Hotel Rangkayo Basa Padang meraih penghargaan sebagai Juara 3 kategori Hotel Peduli Pariwisata ,setelah melalui proses nominasi sejak beberapa bulan yang lalu. Penghargaan diserahkan langsung oleh Yudi Indra Syani, S.Sit, MT selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang disaksikan Walikota Padang, Hendri Septa,B.Bus.(Acc),MIB Penghargaan yang diberikan ini menujukan komitmen Hotel Rangkayo Basa, bahwa kualitas dan pelayanan yang bisa diterima dan di apresiasi oleh seluruh tamunya. Hotel Rangkayo Basa Padang sangat bangga atas penghargaan Padang Tourism Award 2023 ini. Dalam penghargaan Padang Tourism Award ini Juara 1 diberikan kepada The ZHM Premiere Hotel dan Juara 2 diberikan kepada Hotel Pangeran Beach. Pelayanan dalam industri perhotelan adalah suatu ujung tombak yang utama, Hotel Rangkayo Basa Padang tetap dapat mempertahankan kualitas pelayanannya, dan dengan diterimanya penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengembangan inovasi produk, kualitas pelayanan, memajukan industri pariwisata, serta memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada setiap tamu yang menginap maupun berkunjung ke Kota Padang. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan kepercayaan dari masyarakat dan apresiasi bagi seluruh jajaran di Hotel Rangkayo Basa Padang, mengingat Padang Tourism Award 2023 merupakan indikator keberhasilan pencapaian atas langkah Hotel Rangkayo Basa dalam mendukung program pariwisatra di kota Padang, termasuk pengembangan wisata halal di kota Padang. Selain menumbuhkan kepercayaan, penghargaan ini semakin menguatkan komitmen kami dan memotivasi seluruh karyawan dalam melanjutkan program transformasi untuk menjadikan Hotel Rangkayo Basa Padang sebagai perusahaan yang kompetitif, selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan pelanggan, dan dapat menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Sekedar informasi Padang Tourism Award 2023 merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dan institusi di bidang kepariwisataan yang telah menunjukkan peran dan kontribusi dalam pengembangan industri kepariwisataan pada umumnya. dan sebelum menjadi Juara 3 kategori Hotel Peduli Pariwisata, Hotel Rangkayo Basa Padang adalah hotel yang dikunjungi oleh tim penilai dari Indonesian Muslim Travel Index ( IMTI ) dan mengantarkan Sumatera Barat meraih peringkat 3 dalam IMTI. Penghargaan diberikan atas dasar penilaian yang dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari unsur industri, akademi, dan pengamat kepariwisataan. (pphi sumbar)
Sumbar Sabet Top 3 Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023
HOTEL RANGKAYO BASA, menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi oleh tim penilai IMTI 2023, yang mengantarkan Sumatera Barat meraih peringat 3 IMTI. Indonesia Muslim Travel Index tahun 2023, destinasi yang lain yang di kunjungi oleh tim penilai IMTI antara lain, kategori tempat belanja adalah Plaza Andalas, kategori restoan halal Lamun Ombak, kemudian yang mewakili tempat ibadah adalah Masjid Raya Sumbar dan Masjid Al-Hakim, sedangkan yang mewakili destinasi wisata adalah Pantai Padang. Anugerah IMTI diserahkan oleh menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno kepada Kepala Dinar Pariwisata Sumatera Barat Luhur Budianda di Jakarta Convention Center (JCC) DKI Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali berhasil meraih penghargaan tingkat nasional. Setelah pada tahun 2019 masuk 5 besar IMTI, pada tahun 2023 ini peringkat tersebut naik menjadi 3 besar peringkat IMTI, itu datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, karena Sumbar dinilai berhasil dalam pengembangan pariwisata halal yang ditandai dengan raihan peringkat tiga dalam penilaian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno di Jakarta Convention Center (JCC) DKI Jakarta, Rabu (25/10) diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Internasional Halal Tourism Summit (IHTS) 2023 yang merupakan bagian dari rangkaian acara The Indonesia Sharia Ekonomic Festival (ISEF) 2023. ISEF 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Crescent Rating, Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Pusat Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI). Saat dihubungi terpisah, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan apresiasi ini merupakan bukti besarnya komitmen Sumbar dalam pengembangan pariwisata halal. Ia kemudian menuturkan, dirinya diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda saat menerima penghargaan karena pada waktu bersamaan dirinya mesti mendampingi kunjungan kerja Presiden di Sumbar. “Penilaian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) terkait bagaimana perkembangan pariwisata halal dan aplikasi pariwisata halal di daerah. Kita dinilai berhasil dalam hal itu,” ucap Gubernur Mahyeldi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda menjelaskan berdasarkan penilaian panitia, Sumbar memiliki beberapa kelebihan dalam pengembangan pariwisata halal di antaranya pergerakan yang luar biasa pentahelix pariwisata, Sumbar juga memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang pariwisata halal. Kemudian tingginya komitmen kepala daerah untuk pengembangan industri halal, aktifnya dukungan dari media digital dan road map pariwisata dan kegiatan yang ramah Muslim. Lebih lanjut ia mengungkapkan, penilaian IMTI diikuti oleh 15 provinsi yang sudah diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bersama PPHI sebagai provinsi ramah Muslim dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dari penilaian panitia, Nusa Tenggara Barat berhasil mendapatkan peringkat pertama diikuti Aceh, Sumbar, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Prestasi yang diterima Sumbar itu, sambungnya, lebih meningkat dibandingkan dengan penilaian tahun 2020 lalu, yang menempatkan Sumbar pada posisi lima secara nasional. Penilaian IMTI diikuti oleh 15 provinsi yang sudah diakui oleh kementerian parwisata dan ekonomi kreatif bersama PPHI sebagai provinsi ramah muslim dari 38 provinsi di Indonesia. Lebih jauh disampaikannya, kelebihan Sumatera Barat meliputi adanya regulasi Perda No 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Komitmen yang k kuat dari gubernur dan wakil gubernur yang dijabarkan oleh salah stakeholder ya yaitu dinas parwisata selain OPD dan stake holder lainnya. Pergerakan luar biasa dari pentahelix parwisata halal Sumatera barat baik dari perguruan tinggi, Pemda kabupaten kota, BI, KDEKS, PPHI sumetera barat, pengurus mesjid, pusat perbelanjaan/mal/, rumah makan dan restoran, masyarakat dan media Sumatera barat saling dukung untuk pariwisata ramah muslim. Lalu, adanya media digitalisasi yang terangkum dalam e-book visit beautiful west Sumatera barat 2023 mengenai parwisata ramah muslim. Ditambah tahun ini ada dokumen pendukung selama bentuk road map parwisata halal Sumatera barat. Serta berbagi iven pariwisata ramah muslim baik diadakan oleh Pem provinsi dan Pem Kab/kota yang dirangkum dalam iven visit beuatiful west Sumatera barat tahun 2023. Katanya, Indonesia Muslim Travel Index itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang langsung mengadopsi kriteria yang diterapkan Mastercard cresenRating Global Muslim Travel Index (GMTI) yang mengukur sejauh mana kesiapan sebuah destinasi wisata dapat meningkatkan daya saing dan daya tariknya untuk menggarap pasar parwisata ramah muslim yang sudah menjadi pasar utama wisatawan mancanegara dan Nusantara dengan melibatkan seluruh stake holder baik pemerintah, perguruan tinggi, industri pariwisata, masyrakat dan media.(*)
Musda Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat 2023: Membahas Perkembangan Wisata Halal di Sumbar
Overview Perkembangan Wisata Halal di Sumbar Padang, 25 September 2023 – Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Rabu, 14 November 2023, di Hotel Rang Kayo Basa, Kota Padang. Acara ini akan menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan di industri pariwisata halal untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh Sumatera Barat dalam sektor ini. Dengan tema “Overview Perkembangan Wisata Halal di Sumbar,” Musda PPHI Sumatera Barat ini diharapkan akan memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan peluang yang ada dalam mengembangkan wisata halal di daerah tersebut. Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Barat akan membuka acara tersebut, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan pariwisata halal yang berkualitas. Selain itu, Musda ini akan dihadiri oleh Ketua PPHI Pusat, yang akan memberikan pandangan nasional tentang arah perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Dengan dukungan pusat, PPHI Sumatera Barat berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi perkembangan wisata halal di daerah ini. Baca Juga Sumatera Barat jadi Destinasi Wisata Halal Terbaik dunia 2023 Acara ini juga akan mencakup seminar dengan berbagai pemateri yang ahli di bidangnya. Seminar ini diharapkan akan menjadi wadah untuk bertukar ide dan pengalaman, serta memperkuat jejaring antar-pelaku industri pariwisata halal di Sumatera Barat. “Musda PPHI Sumatera Barat tahun ini akan menjadi tonggak penting dalam mengembangkan pariwisata halal di daerah kami. Kami berharap acara ini dapat menghasilkan kerangka kerja yang jelas dan rencana aksi konkret untuk mewujudkan potensi besar wisata halal di Sumatera Barat,” kata Ketua PPHI Sumatera Barat. Para peserta dari berbagai sektor termasuk pengusaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum diharapkan akan turut serta dalam Musda ini untuk bersama-sama mewujudkan visi pariwisata halal yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Sumatera Barat. Musda Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat 2023 menjadi momen penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan potensi wisata halal yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dalam mewujudkan visi tersebut demi kemajuan pariwisata halal Sumatera Barat yang lebih baik di masa depan.
30 Lembaga Pemeriksa Halal ( LPH ) Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN
DPD PPHI Sumatera Barat yang berkator di Hotel Rangkayo Basa Padang, mengutip berita dari laman kementerian agama RI. Bahwa sebanyak 30 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) siap beroperasi, tujuh di antaranya berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham saat menyerahkan sertifikat akreditasi kepada 19 LPH baru, di Jakarta. “Alhamdulillah dalam satu tahun BPJPH telah menambah LPH. Semula hanya tiga lembaga, menjadi 30 LPH. Bahkan tujuh di antaranya berasal dari PTKIN,” ungkap Aqil Irham, Rabu (26/10/2022). Turut mendampingi Aqil saat penyerahan sertifikat akreditasi LPH, Plt Sekretaris BPJPH Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, serta Plt Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi BPJPH Sidik Sisdiyanto. Sebelumnya, pada April 2022, BPJPH juga telah menyerahkan sertifikat akreditasi kepada delapan LPH. “Per April 2022, Indonesia sudah punya 11 LPH. Hari ini saya menyerahkan lagi sertifikat akreditasi bagi 19 LPH baru,” ujar Aqil. “Jadi alhamdulillah saat ini total jumlah LPH yang siap beroperasi sebanyak 30 lembaga. Ini sesuai target kita dalam rangka percepatan sertifikasi halal,” imbuhnya. “Di antaranya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan laboratorium-laboratorium yang siap untuk melakukan pengujian produk halal,” ujar Aqil. Keberadaan 30 LPH saat ini diharapkan Aqil dapat mempercepat pencapaian target sertifikasi halal. Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014, terdapat tiga aktor utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pertama, BPJPH sebagai regulator sekaligus penerbit sertifikat. Kedua, LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk. Ketiga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang menetapkan kehalalan produk. Plt. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standarisasi BPJPH Sidik Sisdiyanto mengungkapkan hal senada. “Dengan adanya 30 LPH ini, masyarakat jadi memiliki banyak pilihan sehingga dapat mengakselerasi capaian sertifikasi halal,” ujar Sidik. Ia menambahkan, sebagai upaya akselerasi pembentukan LPH, BPJPH juga menjalin kerja sama dengan 58 Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri (PTKIN). “Tujuh di antaranya turut mendapatkan sertifikat akreditasi LPH hari ini,” paparnya. Tujuh LPH baru yang berasal dari PTKIN yaitu LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, LPH UIN Raden Fatah Palembang, LPH UIN Sultan Thaha Jambi, LPH IAIN Palangka Raya, LPH UIN Walisongo Semarang, dan LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. “Kita juga telah memiliki 284 calon auditor halal berasal dari 41 PTKIN dengan latar belakang kimia, biologi, teknologi pangan, serta bidang keilmuan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi,” lanjut Sidik. Adapun daftar 19 LPH yang menerima sertifikat akreditasi, sebagai berikut: 1. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Ambon;2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung;3. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Banjarmasin;4. Quality Syariah Banten;5. Global Halal Indonesia;6. Institut Pertanian Bogor;7. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta;8. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;9. Mujahidin;10. Equitrust Lab;11. Yayasan Baslan Hugo Trea;12. Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI);13. UIN Sulthan Thaha Syaifuddin (SUTHA) Jambi;14. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim Makassar;15. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;16. IAIN Palangka Raya;17. UIN Raden Fatah Palembang;18. UIN Walisongo Semarang.19. Universitas Syiah Kuala Aceh. Penyerahan sertifikat akreditasi LPH ini juga disaksikan Komisi Fatwa MUI Pusat dan Daerah, Dewan Pengarah Tim Akreditasi LPH, Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH, PPIH Kementerian Perindustrian RI, Direktorat PTKI Ditjen Pendis Kemenag RI, serta perwakilan LPH. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatangan pakta integritas oleh para pimpinan LPH. Humas Dipublikasikan Oleh : adminrina Dpublikasikan kembali Oleh : DPD PPHI Sumatera Barat
SUMBAR SANGAT SERIUS MENINGKATKATKAN RANGKING IMTI 2023
Rapat persiapan kunjungan tim penilai IMTI Indonesia Muslim Travel Index 2023 | Padang, 07 Juli 2023. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Kabid. Destinasi bapak Doni memimpin rapat persiapan menyambut kedatangan tim penilai Indonesia Muslim Travel Index 2023 yang sebelumnya pada tahun 2019 pariwisata Sumatera Barat masuk 5 besar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) , peringkat 1 diraih oleh Lombok, peringkat dua oleh DI Aceh, peringkat 3 diraih oleh Riau&Kepri dan peringkat ke empat di raih oleh DKI Jakarta. Di tahun 2023 ini Sumatera Barat mentargetkan menjadi peringkat 3 besar Indonesia Travel Index. Pada hari Kamis 06 Juli 2023 dinas pariwisata mengumpulkan seluruh asosiasi pariwisata beserta OPD terkait untuk mematangkan persiapan kunjungan para penilai dari Jakarta. Dalam rapat persiapan itu disepakati tempat-tempat yang akan di kunjungi sebagai tempat yang mempresentasikan sebagai destinasi wisata halal antara lain; Sebagai informasi, prestasi indonesia dalam pengembangan pariwisata halal pada tahun 2023 Indonesia menempati rangking 1 bersama-sama Malaysia dalam ajang Global Muslim Travel Index. Pphi.dpd.sumaterabarat. Baca Juga, SEJARAH PERKEMBANGAN WISATA HALAL DI SUMATERA BARAT